Undang-undang Negara Bagian yang Membatasi Akses Perpustakaan bagi Anak di Bawah Umur Meningkat di Seluruh AS

6

Semakin banyak rancangan undang-undang di tingkat negara bagian yang secara aktif merusak privasi dan membatasi akses terhadap buku bagi kaum muda. Undang-undang ini, yang telah diberlakukan di negara bagian seperti New Hampshire dan diusulkan di negara bagian lain seperti Iowa, menandai adanya pergeseran menuju peningkatan kontrol orang tua terhadap catatan dan konten perpustakaan, dengan implikasi yang lebih luas bagi masa depan perpustakaan umum.

Tren: Erosi Privasi dan Kontrol

Undang-undang baru-baru ini di New Hampshire kini membuat catatan perpustakaan anak di bawah umur dapat diakses oleh orang tua, sehingga secara efektif menghilangkan perlindungan privasi yang sudah lama ada. Di Iowa, anggota parlemen mendorong adanya bagian perpustakaan terpisah di mana akses remaja terhadap buku-buku tertentu memerlukan izin jelas dari orang tua. Tren ini, yang tercermin di negara-negara seperti Inggris, Bangladesh, Brasil, dan Hongaria, mewakili upaya bersama untuk mengatur apa yang dibaca oleh generasi muda.

American Library Association (ALA) sedang menelusuri rancangan undang-undang ini dan mencatat adanya pola ketidakpercayaan terhadap lembaga pendidikan. Menurut Presiden ALA Sam Helmick, strategi ini melibatkan mempertanyakan keandalan dewan sekolah, guru, dan pustakawan untuk membenarkan peningkatan pengawasan. Hal ini kemudian meluas hingga melemahkan pendanaan bagi perpustakaan umum dan akademik.

Pola Ketidakpercayaan dan Pembongkaran

Motif yang mendasarinya tampaknya adalah pembongkaran secara sistematis terhadap lembaga-lembaga yang mendukung akses terbuka terhadap informasi. Helmick menjelaskan bahwa RUU tersebut mengeksploitasi kekhawatiran orang tua sekaligus berupaya menghilangkan kepercayaan terhadap pendidik dan pustakawan.

“Kecenderungannya adalah kita berbicara tentang perpustakaan sekolah dan bertanya, ‘Bisakah kita mempercayai dewan sekolah kita? Bisakah kita mempercayai asosiasi guru kita? Bisakah kita mempercayai pustakawan kita? Bukankah kita seharusnya memeriksa lebih dalam apa yang terjadi di perpustakaan sekolah, dan kemudian jika Anda menginginkan bahan-bahan tertentu, Anda dapat pergi ke perpustakaan umum?'”

Tujuan utamanya bukan sekedar kontrol orang tua, namun terkikisnya institusi publik yang memperjuangkan kebebasan intelektual.

Studi Kasus: Hukum Kontroversial Idaho

Idaho adalah negara bagian pertama yang mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Sekolah dan Perpustakaan Anak (House Bill 710), sebuah undang-undang yang sangat tidak jelas sehingga telah digugat di pengadilan. Undang-undang ini mendorong pengaduan masyarakat yang berujung pada kerugian sipil dan tuntutan hukum terhadap perpustakaan yang tidak mematuhi tuntutan penghapusan.

Sherry Scheline, direktur Perpustakaan Umum Donnelly di Idaho, secara pribadi pernah mengalami reaksi negatif ini. Meskipun buku-buku tersebut bahkan tidak ada di rak, dia menjadi sasaran penduduk setempat dan perwakilan negara bagian yang menuntut penghapusan judul-judul seperti Gender Queer, Sex Is a Funny Word, dan It’s Perfectly Normal.

Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan iklim ketakutan di kalangan pustakawan, yang bekerja dengan anggaran terbatas dan sangat rentan di daerah pedesaan.

Dampak Nyata: Mendorong Remaja Menuju Sumber yang Tidak Terverifikasi

RUU tersebut terutama menyasar buku-buku yang berhubungan dengan seksualitas, khususnya homoseksualitas, yang juga merupakan salah satu buku yang paling banyak dicari oleh kaum muda yang mencari informasi. Dengan membatasi akses perpustakaan, undang-undang ini memaksa remaja untuk mencari jawaban di tempat lain, seringkali di ruang online yang tidak terverifikasi.

Helmick berpendapat bahwa fokus pada perpustakaan mengabaikan isu yang lebih luas mengenai akses internet tidak terbatas. “Jika ini benar-benar tentang melindungi anak-anak dari ide, kita akan berbicara tentang ISP dan waktu pemakaian perangkat,” kata mereka. RUU tersebut tidak membahas tentang perlindungan kaum muda, melainkan lebih banyak tentang menekan keingintahuan intelektual dan kemandirian.

Tujuan sebenarnya dari undang-undang ini mungkin adalah untuk membungkam rasa percaya diri, otonomi, dan pemikiran kritis di kalangan generasi muda dengan membatasi akses mereka terhadap informasi yang telah dikurasi dan diperiksa dengan baik.

Perpustakaan Sedang Diserang

Meningkatnya serangan legislatif terhadap perpustakaan menunjukkan tren berbahaya terhadap penyensoran dan kontrol. Undang-undang tersebut bukan hanya tentang hak orang tua; mereka bermaksud meremehkan prinsip-prinsip dasar akses terbuka terhadap informasi.

Pertahanan terbaik melawan tren ini adalah dukungan aktif untuk perpustakaan lokal. Seperti saran Helmick, “Cara terbaik untuk mengadvokasi perpustakaan Anda adalah dengan menggunakannya. Dapatkan kartu perpustakaan itu, periksa tumpukannya. Perpustakaan Anda adalah milik Anda.”